Timbun Belasan Ton Solar Subsidi Tiap Hari, Aktivitas Berjalan Lancar Tanpa Gangguan

GARUNTANG,BANDAR LAMPUNG, ANALISIS KRITIS,— Gudang penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang beroperasi di kawasan Garuntang, Bandar Lampung, kini semakin menjadi sorotan tajam masyarakat. Gudang yang diduga dimiliki oleh sosok bernama Ujang tersebut dinilai seolah-olah kebal hukum, beroperasi leluasa tanpa ada upaya penertiban dari pihak berwenang.

Kekhawatiran warga semakin menguat karena adanya dugaan kuat bahwa bisnis ilegal ini mendapat perlindungan langsung dari oknum TNI AL. Dengan adanya perlindungan tersebut, aliran solar subsidi yang disalurkan ke gudang ini terus berjalan lancar, bahkan diklaim mencapai belasan ton setiap harinya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, gudang milik Ujang ini beroperasi siang hingga malam hari. Kendaraan pengangkut yang telah dimodifikasi masuk dan keluar membawa solar subsidi yang diambil dari berbagai SPBU di sekitar Bandar Lampung, termasuk kawasan Jalan Yos Sudarso.

"Tiap hari truk-truk dan kendaraan seperti Inova dan Pajero datang, turunkan solar subsidi yang didapatkan, lalu diangkut lagi. Jumlahnya luar biasa, bisa belasan Kilo liter setiap harinya. Seharusnya ini sudah lama ditindak, tapi sampai sekarang masih bebas saja. Ada yang melindungi, itu yang semua orang tahu," ungkap salah satu warga sekitar yang meminta namanya dirahasiakan.Rabu (23/9/2026(

Belasan ton solar subsidi yang dikumpulkan setiap harinya tidak disalurkan kepada masyarakat yang berhak, melainkan dijual kembali dengan harga jauh lebih tinggi ke pasar gelap. Kerugian yang ditanggung negara dan rakyat terhitung sangat besar.

Yang paling memprihatinkan, menurut warga, adalah adanya keterlibatan oknum TNI AL yang diduga menjadi tameng pelindung. Keberadaan pihak yang berwenang di balik layar membuat aparat penegak hukum lainnya seolah enggan atau takut untuk melakukan penindakan.

"Selama ada perlindungan dari pihak yang berseragam, gudang ini tidak akan pernah tersentuh. Mereka merasa aman, merasa di atas hukum. Padahal yang dirugikan adalah rakyat banyak," tegas warga.

Masyarakat pun kini tidak lagi berharap kepada aparat setempat, melainkan mendesak Dittipiter Mabes Polri, POMAL, serta BPH Migas untuk turun langsung ke lokasi. Diperlukan tim yang tidak terikat kepentingan di daerah agar dapat mengungkap jaringan perlindungan hingga ke akarnya.

"Jangan biarkan oknum yang seharusnya menjaga hukum justru melindungi kejahatan. Pemilik gudang maupun pelindungnya harus diseret ke meja hijau. Negara tidak boleh kalah oleh mafia," harap warga.(Gerry)